Wajar Dikdas 9 Tahun Tuntas Tahun Ini

Bogor, Senin (4 Februari 2008) Pemerintah menargetkan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun tuntas pada tahun ini. Target tersebut bakal tercapai karena angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) hampir mencapai 95 persen.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengemukakan optimismenya bahwa Wajar Dikdas 9 Tahun akan tuntas pada tahun ini. "Sekarang sudah 92,52 persen. Kalau kita ukur pada Agustus 2008 bisa mencapai 95 persen, Wajar Dikdas tuntas 9 tahun pada tingkat nasional," kata Bambang usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Pusdiklat Pegawai Sawangan, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/2/2008).

Menurut Mendiknas, secara nasional sebetulnya cukup optimis target Wajar Dikdas 9 Tahun akan tercapai. Bahkan, ada provinsi yang sudah melampaui, seperti Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan, Wajar Dikdas 9 Tahun sudah tinggal sedikit lagi akan tuntas pada tahun ini karena sudah mencapai 92,52. "Kita hanya mempunyai pekerjaan rumah penuntasan 2,48 persen," ujar Suyanto dalam konferensi pers di Media Center Rembuk Nasional Pendidikan.

Suyanto menjelaskan, pada 2007 angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP yang mencapai 95 persen sebanyak 187 kabupaten dan 11 provinsi. Kemudian yang masuk kategori tuntas utama 90 hingga 95 persen sebanyak 56 kabupaten dan 4 provinsi. Sementara yang masih berjuang masuk kategori madya pratama karena APK-nya masih kurang dari 80 persen tahun 2007 masih ada 111 kabupaten/kota dan ada 7 provinsi.

Menurut Suyanto, kantong-kantong Wajar Dikdas itu harus dituntaskan. "Walaupun tinggal menuntaskan 2,48 %, itu justru yang paling susah karena anak-anak itu memiliki kendala yang luar biasa dilihat dari aspek kultural sosiologis, geografis, maupun ekonomi," ujar Suyanto.

Upaya untuk mengejar sisa pemenuhan target APK SMP sebanyak 2,42 persen dilakukan melalui advokasi, asistensi, dan penjelasan kepada masyarakat. Advokasi dengan menggunakan sarjana masuk ke desa dalam bentuk program kuliah kerja nyata (KKN). Selain itu, memanfaatkan darma wanita, PKK, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Suyanto menegaskan, program Wajar Dikdas 9 Tahun tuntas tahun ini. Apalagi, beberapa pemerintah daerah merespon luar biasa Wajar Dikdas 9 Tahun. Lima provinsi dengan APK tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara lima provinsi dengan APK terendah adalah NTT, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat.

Kabupaten atau kota ini yang paling tinggi APK-nya adalah Kota Yogyakarta; Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang (Jawa Tengah); Kota Cilegon (Banten), Kota Palopo (Sulawesi Selatan), Kota Jakarta Selatan, Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Kota Bukittinggi (Sumatera Barat), Kota Padang Sidempuan (Sumatera Utara).

Sementara 10 kabupaten/kota yang terendah APK-nya adalah Kabupaten Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah); Kabupaten Sumba Barat (NTT); Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah); Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo (Papua); Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi (Papua Barat), Kab Raja Ampat (Papua Barat).

Beberapa peserta Rembuk Nasional Pendidikan memberikan pengalaman di daerahnya dalam menyukseskan Wajar Dikdas 9 Tahun. Rasiyo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menjelaskan APK SMP di Jawa Timur sudah mencapai 99,74 persen. Pada 2008 Jawa Timur merintis Wajar Dikdas 12 tahun. "Wajar Dikdas 12 Tahun ditujukan khususnya untuk keluarga miskin terlebih dahulu. Target dari Wajar Dikdas selama sepuluh tahun hingga 2018," kata Rasiyo.

Samsuri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengemukakan Wajar Dikdas 9 tahun sudah tercapai. "Pendidikan menjadi prioritas bagi Yogyakarta," kata Samsuri. Selain anggaran yang besar, pemerintah daerah Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan jumlah perpustakaan dari 110 hingga 560 atau setiap RT akan memiliki perpustakan sendiri.***